REDENOMINASI : SOLUSI SEMU*

Oleh : Hera Anggarawaty

                Beberapa waktu terakhir ini banyak diberitakan di berbagai media tentang rencana Bank Indonesia (BI) selaku Bank Sentral di Indonesia yang akan melakukan redenominasi terhadap rupiah. Rencana ini telah menimbulkan reaksi pro dan kontra, mengingat belum jelasnya permasalahan ini. Belum lagi munculnya kekhawatiran di tengah masyarakat akan terjadinya sanering kembali seperti yang pernah terjadi pada tahun 1966.

Perbedaan redenominasi  dan sanering

BI melontarkan wacana penyederhanaan nilai Rupiah atau redenominasi, dengan mengatakan  bahwa pemotongan nilai Rupiah dalam konsep redenominasi tidak sama dengan sanering pada masa orde lama lalu.

                Redenominasi merupakan penyederhanaan nominal uang tanpa mengurangi nilai tukarnya, sebab selain nilai uangnya disederhanakan, pada saat yang sama juga terjadi penyesuaian harga barang. Sehingga tidak ada kerugian. Sebab,dengan nilai yang baru tetap dapat membeli barang yang sama.  Sedangkan Sanering adalah memotong nilai tukar uang terhadap barang. Nilai uang berkurang tetapi harga barang tidak berkurang, sehingga dapat menurunkan daya beli.

Dalam redenominasi tersebut, BI berencana akan menghilangkan 3 digit dari nilai pecahan rupiah yang ada. Misalnya dari Rp1.000  menjadi Rp1. Harga barang yang semula Rp 1.000  juga berubah menjadi seharga Rp 1. Contohnya,  pada harga bawang putih 1 kilogram Rp.4000, dengan redenominasi tiga digit nolnya dihilangkan, maka harga bawang putih  menjadi Rp.4. Harga bawang putih tetap, hanya nominalnya saja yang disederhanakan. Daya beli uang yang dikenakan redenominasi pun tetap. Dengan uang Rp.4, masyarakat tetap dapat membeli 1 kilogram bawang putih.

Sedangkan dalam sanering, pemotongan uang belum tentu diikuti dengan harga barang. Misalnya harga bawang putih yang semula Rp 4000, tidak serta merta bisa menjadi Rp 4. Bisa jadi, harga barang tetap seperti harganya semula. Sementara nilai uang Rp 4000 di masyarakat, telah berubah menjadi Rp 4. Artinya, daya beli masyarakat akan menurun drastis dengan adanya sanering. Kita jadi tak mampu membeli bawang putih lagi.

Redenominasi dilakukan pada saat inflasi terkendali,sementara sanering dilakukan dalam kondisi ekonomi yang tidak sehat dan inflasi yang melejit tidak terkendali.

Perbedaan redenominasi dan sanering menurut Ihda Faiz, digambarkan dalam tabel berikut :

Perbedaan	Redenominasi	Sanering
Pengertian	Penataan nominal mata uang	Pemotongan nilai mata uang
Tujuan	Penyederhanaan angka	Mengurangi jumlah uang beredar
Dampak thd masyarakat	Tidak ada (kecuali penyesuaian kebiasaaan)	Dirugikan karena daya beli uang turun
Daya Beli Uang	Tetap	Turun
Syarat kondisi	Kondisi makroekonomi stabil, ekonomi tumbuh	Instabilitas makroekonomi, hiperinflasi
Waktu pergantian	Perlu masa transisi yang terukur dan terkendali	dilakukan secara mendesak

Dari tabel tersebut tergambar adanya perbedaan, namun antara istilah redenominasi dan sanering seringkali memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Karena pada prakteknya tidak selalu mulus , dan jika terjadi kegagalan dapat memunculkan gejolak di tengah masyarakat. Junanto Herdiawan mengibaratkan istilah redenominasi sebagai  istilah licin, karena ketidakmulusan penerapannya. Sebagai contoh, Turki menjadi negara yang berhasil melakukan redenominasi mata uangnya, dengan memperkenalkan New Turkish Lira. Namun di sisi lain, Korea Utara menjadi contoh negara yang masih mengalami masalah dengan redenominasi mata uang Won-nya, yang dilakukan pada Desember 2009 lalu. Pasar gelap bermunculan, dan masyarakat melarikan uangnya ke Yuan ataupun Dolar Amerika karena panik.

Bahkan jika gagal memungkinkan untuk berubah menjadi sanering, seperti yang diungkapkan Deputi Gubernur BI, Budi Rochadi pada wartawan, Selasa (3/8) yang mengatakan, sebenarnya redenominasi sudah pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1966. Namun karena saat itu inflasi di Indonesia sedang tinggi, maka redenominasi yang diberlakukan pemerintah justru gagal mengamankan perekonomian.Saat itu, uang Rp1.000 menjadi Rp1. Karena gagal, tahun itu juga BI sekaligus melakukan sanering, yakni melakukan pemotongan uang dimana yang dipotong hanya nilai uangnya saja. “Jadi kita sudah pernah redenominasi sekali dan sanering sekali. Waktu itu karena inflasi redenominasi gagal. Sekarang kita usulkan lagi wacana redenominasi karena inflasi kita sudah terkendali,” kata Budi.

Muhammad Iqbal menyebutkan bahwa Salah satu cara untuk melihat perlu tidaknya redenominasi dilakukan adalah dengan mengukur daya beli uang fiat (uang kertas) terhadap suatu komoditi baku (atau sekelompok komoditi) yang nilainya stabil sepanjang masa, misalnya harga emas.

Disebutkan pula bahwa redenominasi sebaiknya dilakukan pada saat harga emas melewati gridline tertentu yang dipandang sudah terlalu tinggi dalam mata uang yang bersangkutan. Bila persentuhan pada gridline ini bersamaan dengan situasi ekonomi dan inflasi yang stabil, maka namanya adalah redenominasi. Tetapi bila persentuhannya bersamaan dengan gonjang-ganjing ekonomi dan inflasi tinggi – maka namanya adalah sanering.(www.eramuslim.com 09/08/2010).

Alasan dan tujuan redenominasi

Bank Indonesia (BI) berencana melakukan redenominasi rupiah karena uang pecahan Indonesia yang terbesar saat ini Rp 100.000. Uang rupiah tersebut mempunyai pecahan terbesar kedua di dunia, terbesar pertama adalah mata uang Vietnam yang mencetak 500.000 Dong. Namun tidak memperhitungkan negara Zimbabwe, negara tersebut pernah mencetak 100 miliar dolar Zimbabwe dalam satu lembar mata uang.(detikfinance, 07082010). Jadi BI berencana untuk menyederhanakan angka nominal pada mata uang rupiah. Dengan penyederhanaan ini diharapkan akan lebih memudahkan dalam pencatatan akuntansi.

BI mengklaim bahwa sudah sejak lama, walaupun tidak formal, penyederhanaan ini sudah sering dilakukan di tengah masyarakat, misal dengan menyebut jumlah 1 juta menjadi seribu, 100 juta menjadi 100 ribu, jadi mengapa tidak di formalkan sekalian? Selain itu, langkah redenominasi ini dilakukan sebagai persiapan  menghadapi pemberlakuan mata uang bersama ASEAN, tahun 2015 (Ihda Faiz). Dengan penyebutan nominal yang ada, mata uang rupiah dianggap terlalu mencolok jika dibandingkan dengan nilai mata uang negara-negara ASEAN. Mata uang rupiah dianggap terlalu tambun, dan sulit untuk dieja.

Dengan nilai nominal yang ada Muhaimin Iqbal menggambarkan ”kepelitan” wisatawan asing dalam memberi tips atas kepuasan pelayanan yang diberikan di hotel-hotel. Tidak jarang tips yang mereka berikan hanya Rp.500 atau Rp.1000, seperti besar padahal nilainya kecil. Bahkan tidak jarang kembalian taxi yang hanya Rp.500 atau Rp.1000, sampai ditagih, oleh para waisatawan asing tersebut karena terlihat seolah bernilai besar.

                Oleh karena itu redenominasi dilakukan sebagai upaya untuk efisiensi penghitungan dalam sistem pembayaran.(Junanto Herdiawan, 03082010) selain untuk menjadikan rupiah lebih setara (tidak harus sama nilainya tetapi tidak terlalu mencolok) dibanding mata uang negara lain, seperti negara-negara ASEAN, ataupun AS dengan mata uang  dolarnya.(muhammad Iqbal, Ihda Faiz)

 Apakah Redenominasi menyelesaikan masalah?

Adalah konsekuensi logis dari mata uang yang terus mengalami inflasi akan bertambah terus nol-nya dari waktu ke waktu. Untuk Rupiah, tiga angka nol yang pernah dibuang dengan susah payah tahun 1965/1966  melalui apa yang dikenal dengan Sanering Rupiah , tiga angka nol tersebut 32 tahun kemudian kembali memenuhi angka uang kita bahkan kembalinya cenderung tidak cukup tiga angka nol, melainkan malah  menjadi empat atau bahkan lima angka nol. Akibat dari bertambahnya angka nol terus menerus tersebut, secara berkala memang dibutuhkan otoritas yang berani mengambil keputusan untuk me-reset kembali agar angka-angka nol tersebut  kembali ke jumlah semula. (Muhaimin Iqbal,2010)

Lalu mengapa dapat terjadi inflasi? Faktor penyebab inflasi bisa disebabkan oleh banyak hal yakni depresiasi rupiah, jumlah uang beredar, defisitnya APBN, maupun pemberian kredit perbankan yang konsumtif.(suara merdeka,2005). Dari sisi jumlah uang yang beredar yang menyebabkan inflasi terjadi, disebabkan banyaknya uang kertas yang dicetak melebihi cadangan emas yang memback upnya. Bahkan setelah penghapusan Bretton woods agreement,  pencetakan uang kertas bisa tidak diback up emas, maka pencetakan uang kertas bergerak  liar. Utamanya pencetakan mata uang dolar AS.

Sejenak menyimak perkembangan alat tukar dunia, pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan, manusia melakukan barter. Akan tetapi barter terlalu menyulitkan karena belum tentu barang yang dibutuhkan dapat ditukar dengan barang yang dimiliki, karena pemilik barang yang kita butuhkan belum tentu membutuhkan barang yang kita miliki. Misal, pemilik kurma yang hendak menukarnya dengan gandum, belum tentu pemilik gandum hendak menukarnya dengan kurma. Oleh karena itu diperlukan alat tukar.

Alat tukar yang kemudian dipakai bermacam-macam, namun semuanya berbasis logam yang memiliki nilai intrinsik di dalamnya, misal nya dinar Byzantium (solidos), dinar Yunani (Drachma), dirham Persia, dan qian (dari tembaga)  Cina. Mata uang dinar Romawi (Solidos)  menyebar ke Arab, termasuk kaum Quraisy ketika mereka pulang berdagang dari Wilayah Syam, dan mendapatkan dirham Persia ketika berdagang dengan Persia. Rasulullah mendiamkan penggunaan uang ini. Demikianlah mata uang tersebut digunakan hingga masa khalifah Umar bin Khathab yang mencetak dinar dan dirham, seperti dinar Byzantium dan dirham Persia dengan takaran yg sama, tetapi dibubuhi tulisan Bismillah dan Bismillahi Robbi. Abdul Malik bin Marwan yang kemudian mencetak dirham tahun 75/76 H dan dinar tahun 77 H yang dibubuhi teks islami. Sejak itulah kaum muslimin atau khilafah Islam memiliki mata uang sendiri, yang takarannya setara dengan dinar Byzantium dan dirham Persia, yakni dinar 4,25 gr emas dan dirham 2,975 gr perak, hingga masa keruntuhan khilafah tahun 1924 M.

 Di Eropa setelah Romawi, mata uang yang digunakan tetap mata uang emas dan perak. Adapun di Cina, uang kertas sudah dicetak dan digunakan di Cina pada abad ke-9 M.  Uang kertas saat itu di-back up sepenuhnya dengan emas (uang kertas substitusi).  Artinya, sistem mata uang digunakan di dunia adalah mata uang emas dan perak atau berbasis emas dan perak.  Sistem ini terus berlanjut sampai tahun 1944 dalam perjanjian Bretton Wood, mata uang dunia disandarkan pada emas yang di-back up dengan emas meski tidak secara penuh.

Sistem mata uang emas baru ditinggalkan sejak Presiden AS, Richard Nixon, pada 15 Agustus 1971 mengumumkan dolar lepas dari sistem Bretton Woods.  Sejak itu sistem mata uang emas ditinggalkan total dan digantikan dengan sistem mata uang kertas yang sama sekali tidak di-back-up dengan emas dan atau perak.  Uang kertas jenis ini disebut fiat money dan digunakan di seluruh dunia hingga sekarang.  (Yahya Abdurahaman,2008). Inilah yang menyebabkan pencetakan uang kertas kemudian bergerak secara tidak terkendali, yang pada gilirannya dapat memunculkan inflasi, yang mana redenominasi ataupun sanering dianggap sebagai solusi.

                Redenominasi juga dapat menjadikan perbandingan dengan mata uang lain menjadi tidak terlalu mencolok seperti yang diusulkan Muhammad Iqbal. Dengan menyajikan data perbandingan harga emas, dalam rupiah dan dolar, dalam grafik logaritmik dimana jarak satu gridline yang satu dengan gridline dibawahnya adalah kelipatan 10 – atau merepresentasikan satu angka nol,  menurutnya  pada grafik US$ yang hanya melewati satu gridline sepanjang 40 tahun terakhir. Hal ini karena dalam US$ harga emas ‘hanya’ mengalami kenaikan 33 kali selama 40 tahun terakhir. Sebaliknya Rupiah menerobos 3 gridlines selama 40 tahun terakhir yaitu tahun 1973, 1980 dan 1998. Hal ini terjadi karena dalam rentang waktu 40 tahun yang sama harga emas dalam Rupiah mengalami kenaikan sampai 790 kalinya.

Maka negara-negara yang berhasil menekan inflasinya pada angka yang relatif rendah dalam waktu yang panjang akan semakin jarang menabrak gridline tersebut – negara semacam ini memang tidak memerlukan redenominasi pada mata uangnya. Tidak demikian halnya bagi negara yang rata-rata inflasinya tinggi, jumlah angka nol dalam mata uangnya (yang direpresentasikan dengan banyaknya gridlines yang ditabrak) akan terus bertambah sehingga apa bila dibiarkan terus akan menjadi tidak wajar. Mata uang dari negara semacam ini – termasuk diantaranya Rupiah kita – perlu diredenominasi dari waktu ke waktu.

Muhammad Iqbal mencontohkan skenario redenominasi jika dilakukan pada tahun  1983, yang mana harga emas pada saat itu  per gram dalam Rupiah adalah Rp 12.242/gram dan dalam Dollar  adalah US$ 13.64. Bila tiga angka nol dalam uang Rupiah dihilangkan saat itu, maka harga emas dalam Rupiah akan menjadi Rp 12.24/gram, sedangkan dalam Dollar akan tetap US$ 13.64. Artinya bila Rupiah diredominasi pada tahun 1983 dengan membuang tiga angka nol, maka nilai tukar Rupiah saat itu menjadi 1 US$  = Rp 0.90  ,-

Terlihatlah bahwa redenominasi seolah menjadi solusi atas kesenjangan nilai mata uang rupiah dengan mata uang lainnya. Dengan penggambaran perbandingan nilai rupiah dengan dolar yang tidak lagi terlalu jauh, seolah menggambarkan nilai rupiah yang menguat dan stabil, padahal penguatan tersebut adalah penguatan yang semu. Bukan penguatan yang menggambarkan kestabilan fundamen ekonomi. Yaitu penguatan yang  seharusnya didasarkan pada meningkatnya daya saing sektor riil yang meningkat sehingga memacu ekspor. Dari peningkatan ekspor inilah daya saing rupiah menguat.      

Redenominasi membutuhkan biaya yang besar untuk mencetak uang baru, untuk sosialisasi sampai pelosok negeri dan untuk penyediaan infrastruktur yang diperlukan. Sejauh ini kebijakan apapun yang ada di negeri ini hanya menyentuh level masyarakat menengah ke atas, yang hanya minoritas. Sementara mayoritas masyarakat Indonesia yang berada pada posisi ekonomi lemah, dengan taraf pendidikan yang rendah, yang tersebar hingga pelosok pulau yang terpencil masih sering terabaikan.

Tak bisa dipungkiri kebijakan redenominasi lebih mementingkan minoritas masyarakat dibandingkan mayoritas masyarakat. Sebab masyarakat menengah ke atas yang terbiasa bertransaksi dengan nominal besar dan seringkali tidak tunai akan terbantu dengan redenominasi ini. Namun bagi mereka yang miskin dan bertaraf pendidikan rendah yang sangat terbiasa dengan transaksi uang yang kecil, mereka tidak hanya kebingungan dengan nilai yang semakin kecil, tetapi juga akan semakin memiskinkan mereka, jika pemerintah tidak menyediakan pecahan yang sesuai.Karena mereka akan dipaksa bertransaksi dengan pecahan besar, sementara pecahan kecil pada mata uang lama yang selama ini mereka miliki tidak akan berlaku lagi.

Selain itu tetap rakyat dirugikan, sebab biaya pembangunan yang besar akan dipergunakan untuk biaya mencetak uang yang tidak memiliki keuntungan bagi sistem ekonomi Indonesia. Lalu jika pemerintah berusaha menerbitkan surat utang untuk menutupi biaya redenominasi, berarti rakyat juga yang akan menderita. Sebab, kembali rakyat harus menanggung utang yang sepertinya tidak pernah habis. Padahal setiap tahunnya negara ini selalu mengalami defisit anggaran yang selalu ditutup dengan utang luar negeri. Utang ini pun seringkali digunakan untuk program non produktif, yakni sektor non riil yang lebih menguntungkan  minoritas rakyat dibanding mayoritas.

Efek meningkatnya utang juga berimbas pada keterikatan pada negara asing pemberi utang.Tentu saja pendiktean kebijakan dari negara donor akan semakin gencar. Seperti kita ketahui sudah banyak UU produk pendiktean asing yang telah diluncurkan. Maka akan lebih banyak lagi kebijakan asing yang semakin mengikat negara ini, yang menjadikan negara ini semakin tidak berdaya.

Selain itu, Redenominasi juga berpotensi mendorong inflasi jika tidak ada kemudahan bertransaksi pada pecahan kecil.Sebab, pecahan yang kecil dan tanggung akan mendorong pembulatan angka untuk memudahkan pembayaran, yang justeru tanpa disadari akan memacu kenaikan harga barang. Menurut Hendri Saparini, bila ini terjadi secara meluas maka akan terjadi serangan inflasi secara diam-diam. Masyakat tidak menyadari, hanya merasakan bahwa daya beli mereka semakin lama semakin melemah.

Redenominasi juga akan memicu banjirnya barang-barang impor.Apalagi pada era pasar bebas ini, mengimpor barang menjadi tidak terkendali. Asalkan dianggap murah barang impor akan menerobos masuk. Hal ini disebabkan nilai konversi mata uang rupiah yang dianggap menguat terhadap mata uang lain semisal USD.

Walaupun pihak BI menyatakan masalah redenominasi ini baru sekedar wacana, namun tidak berarti masalah ini akan dibatalkan.Artinya kebijakan redenominasi ini sewaktu-waktu akan tetap diluncurkan jika pemerintah memandang situasinya sudah tepat. Padahal agenda perbaikan ekonomi lebih banyak lagi daripada sekedar mewacanakan redenominasi. Seperti peningkatan dukungan pemerintah terhadap sektor riil, yang akan memberi stimulus pada peningkatan ekspor. Sebab, selama ini pemerintah cenderung lebih memprioritaskan dukungan pada peningkatan sektor non riil. Padahal pertumbuhan ekonomi dan penguatan rupiah hanya akan terjadi dengan kuatnya sektor riil. Selain itu dengan rencana redenominasi, maka terjadi pengalihan dana pembangunan dipakai untuk kebijakan redenominasi.

Lebih dari itu, jika kebijakan redenominasi jadi diterapkan, akan menjadikan sistem kapitalisme akan senantiasa bercokol. Karena memang semuanya berawal dari diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Kebijakan redenominasi rupiah ini sama sekali tidak akan menyelesaikan akar permasalahan sistem ekonomi di Indonesia. Sebab, akar permasalahan sebenarnya ada pada mata uang dan sistem ekonomi yang harus dirubah. Untuk itu pemerintah harus merubah dari dua aspek tersebut ke arah sistem ekonomi dan sistem mata uang yang benar yakni sistem ekonomi Islam dan sistem mata uang dinar dirham.

                               

 Sistem ekonomi Islam dan mata uangnya

                Sebagai aturan hidup yang paripurna yang diberikan oleh Pencipa Manusia Yang Maha Sempurna, Islam merupakan solusi komprehensif atas permasalahan di atas.Permasalahan tersebut merupakan permasalahan cabang dari masalah utama yaitu penggunaan sistem mata uang yang sangat rapuh oleh pemerintah serta sistem perekonomian yang berlandaskan asas kapitalisme. Ihda Faiz dan Muhammad iqbal menyebutkan bahwa, kondisi membengkaknya nominal mata uang akan selalu dihadapi oleh Negara berkembang (dan Negara maju) yang menggunakan sistem mata uang kertas dengan kurs mengambang bila tidak dijaga dengan fundamen ekonomi yang kuat. Berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada hanya mampu menjangkau persoalan cabang dan tidak mengatasi persoalan mendasar kapitalisme. Kondisi tersebut akan sama halnya dengan krisis yang selalu berulang menghantam perekonomian global dalam sistem kapitalisme dengan dampak terparah akan mengenai Negara berkembang dan terbelakang. Karenanya wacana redenominasi rupiah sejatinya menjadi bukti tak terbantahkan betapa perekonomian saat ini (dengan sistem mata uang kertas) akan riskan membebani keuangan negara, mudah tergoncang oleh badai krisis dan sangat rapuh. Untuk menjaga stabilitasnya saja pemerintah harus selalu menjaga cadangan devisa Negara yang sejatinya dapat digunakan untuk program lain dalam upaya menggerakkan sektor riil.

        Tidak ada satupun mata uang di dunia ini yang tahan atas guncangan dan tidak mengalami kemerosotan nilai atau daya belinya. Artinya permasalahan moneter sejatinya menjangkiti seluruh Negara di dunia. Meskipun beragam sistem perekonomian yang mendukungnya serta bermacam model moneter yang digunakan namun terdapat persamaannya yaitu sebagian besar menggunakan mata uang kertas (fiat money). Sebagai contoh, mata uang dolar Amerika (sebagai mata uang bersama dunia) pada tahun 2001 mengalami depresiasi sebesar 800% terhadap emas dalam kurun 30 tahun dari tahun 1971. Saat dimana pemerintah AS melepaskan mata uangnya dari keterikatan dengan emas.(ihda Faiz,2010)

                Syeh Taqiyuddin An Nabhani dalam Al Amwal fi dawlah al khilafah  menyebutksan bahwa Islam telah mangaitkan hukum-hukum syara dengan emas dan perak, dan telah menjadikan keduanya sebagai mata uang. Mata uang tidak boleh dibuat kecuali dari emas dan perak sesuai dengan dalil-dalil berikut:

1. Persetujuan Rasulullah saw.  untuk menggunakan emas dan perak sebagai mata uang Daulah Islamiyah. Rasulullah saw. menyetujui timbangan Quraisy sebagai standar timbangan dinar dan dirham. Dalam riwayat Thawus yang bersumber dari Ibn ‘Umar disebutkan bahwa:
Rasulullah saw. bersabda, Timbangan itu adalah timbangan penduduk Makkah, yaitu berat sepuluh dirham sama dengan tujuh mitsqal, dan sesuai dengan timbangan kita sekarang, yaitu satu dinar sama dengan 4,25 gram emas dan satu dirham sama dengan 2,975 gram perak.

2. Islam menghubungkan beberapa hukum syariat dengan emas dan perak, di antaranya :

a.    Islam mengharamkan menimbun keduanya, yaitu menimbun emas dan perak. Allah Swt. berfirman: ”Orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah Swt. maka beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih. (QS at-Taubah [9]: 34).

b.    Islam mewajibkan dari emas dan perak agar dikeluarkan zakatnya karena keduanya dianggap sebagai  mata uang dan sebagai standar harga barang dalam jual-beli dan upah-mengupah tenaga kerja.  Aisyah r.a. berkata:”Rasulullah saw. memungut zakat untuk setiap 20 dinar atau lebih sebesar setengah dinar. (HR Ibn Majah).

c.    Islam mewajibkan diyat (denda) dengan kedua mata uang tersebut (dinar dan dirham). Rasulullah saw. bersabda:
”Bagi penimbun emas (batas kena dendanya) adalah sebesar seribu dinar”. (HR an-Nasa’i).

d.    Nishab (batas minimal) pencurian yang mengharuskan pelakunya dipotong tangannya adalah seperempat dinar atau lebih. Sesungguhnya Rasulullah saw.  tidak memotong tangan pencuri dalam kasus pencurian yang nilainya tiga dirham. Rasulullah saw. bersabda: ”Tangan (yang mencuri) dipotong pada (kasus pencurian) seperempat dinar atau lebih. ”(HR al-Bukhari dan Muslim).

 
3. Ketika Islam menetapkan hukum-hukum pertukaran dalam muamalah, emas dan perak dijadikan sebagai tolok-ukurnya. Rasulullah saw. melarang pertukaran perak dengan perak atau emas dengan emas kecuali sama nilainya. Beliau memerintahkan untuk memperjualbelikan emas dengan perak sesuai yang diinginkan.

        Untuk menunjang terlaksananya hukum-hukum yang diterapkan, seperti untuk diyat, zakat, dan untuk kemudahan bertransaksi atau bermuamalah, khilafah Islam dapat mencetak berbagai pecahan dinar ataupun dirham. Seperti yang tercantum dalam al amwal fii daulah al khilafah, untuk Dinar dapat dicetak pecahan seperempat dinar, setengah dinar, 1 dinar, 2 dinar, 5 dinar,10 dinar dan 20 dinar. Untuk dirham dapat dicetak pecahan setengah dirham,1 dirham, 5 dirham(khamsa), 10 dirham dan 20 dirham.

        Dalil-dalil di atas juga menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memerintahkan menggunakan emas sebagai standar mata uang tetapi juga harus ditopang sistem perekonomian Islam yang mampu menangani permasalahan moneter dan berbagai permasalahan makro ekonomi lainnya. Karena menggelembungnya (bubble) perekonomian dan nominal mata uang tidak lain merupakan imbas dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang fasad. Saatnya memberlakukan mata uang dinar dan sistem perekonomian Islam secara menyeluruh dalam naungan daulah khilafah islamiyah. Inilah satu-satunya solusi tuntas semua permasalahan perekonomian dunia.

       

Keunggulan Mata Uang Emas dan Perak

Syaikh Abdul Qadim Zallum menerangkan setidaknya terdapat 6 (enam) keunggulan mata uang emas dan perak sebagai berikut. Pertama: emas dan perak adalah komoditi, sebagaimana komoditi lainnya, semisal unta, kambing, besi, atau tembaga. Untuk mengadakannya perlu ongkos eksplorasi dan produksi. Komoditi ini dapat diperjualbelikan apabila ia tidak digunakan sebagai uang. Jadi, emas dan perak termasuk uang komoditi/uang barang (commodity money). (Nasution, 2008: 241). Artinya, emas dan perak mempunyai nilai intrinsik (qîmah dzatiyah) pada dirinya sendiri. Beda dengan uang kertas yang tidak memiliki nilai intrinsik pada barangnya sendiri. (Thabib, 2003: 326).

Kedua: sistem emas dan perak akan menjamin kestabilan moneter. Tidak seperti sistem uang kertas yang cenderung membawa instabilitas dunia karena penambahan uang kertas yang beredar secara tiba-tiba. Emas biasanya tidak mudah ditemukan dalam jumlah berlimpah. Ketiga: sistem emas dan perak akan menciptakan keseimbangan neraca pembayaran antar-negara secara otomatis untuk mengoreksi ketekoran dalam pembayaran tanpa intervensi bank sentral. (Zallum, 2004: 226). Mekanisme ini disebut dengan automatic adjustment (penyesuaian otomatis) yang akan bekerja menyelesaikan ketekoran dalam perdagangan (trade imbalance) antar negara. (Hamidi, 2007: 137; Nurul Huda dkk, 2008: 103). 

Keempat: sistem emas dan perak mempunyai keunggulan yang sangat prima, yaitu berapapun kuantitasnya dalam satu negara, entah banyak atau sedikit, akan dapat mencukupi kebutuhan pasar dalam pertukaran mata uang. (Zallum, 2004: 227). Jika jumlah uang tetap, sementara barang dan jasa bertambah, uang yang ada akan mampu membeli barang dan jasa secara maksimal. Jika jumlah uang tetap, sedangkan barang dan jasa berkurang, uang yang ada hanya mengalami penurunan daya beli. Walhasil, berapa pun jumlah uang yang ada, cukup untuk membeli barang dan jasa di pasar, baik jumlah uang itu sedikit atau banyak. (Yusanto, 2001: 144).

Hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk sistem uang kertas. Jika negara mencetak semakin banyak uang kertas, daya beli uang itu akan turun dan terjadilah inflasi. Jelaslah, sistem emas dan perak akan menghapuskan inflasi. Sebaliknya, sistem uang kertas akan menyuburkan inflasi. (Zallum, 2004: 227).   

Kelima: sistem emas dan perak akan mempunyai kurs yang stabil antar negara. Ini karena mata uang masing-masing negara akan mengambil posisi tertentu terhadap emas atau perak. Dengan demikian, di seluruh dunia hakikatnya hanya terdapat satu mata uang, yaitu emas atau perak, meski mata uang yang beredar akan bermacam-macam di berbagai negara (Zallum, 2004: 227).

Konsekuensinya, spekulasi mata uang asing (valas) tidak akan dapat lagi dilakukan dan perdagangan internasional pun akan makin bergairah, karena emas dan perak telah menghindarkan para eksportir/importir dari sumber ketidakpastian yang terbesar, yaitu kurs yang tidak tetap (fluktuatif) (El-Diwany, 2003:97).

                Keenam: sistem emas dan perak akan memelihara kekayaan emas dan perak yang dimiliki oleh setiap negara. Jadi, emas dan perak tidak akan lari dari satu negeri ke negeri lain. Negara manapun tidak memerlukan pengawasan untuk menjaga emas dan peraknya. Sebab, emas dan perak itu tidak akan berpindah secara percuma atau ilegal. Emas dan perak tidak akan berpindah kecuali menjadi harga bagi barang atau jasa yang memang hal ini dibolehkan syariah (Zallum, 2004: 227; An-Nabhani, 2004:277).

Muhaimin iqbal menyebutkan, walaupun redenominasi dipandang perlu untuk menyederhanakan nominal rupiah, tetapi mata uang yang tahan inflasi dan tidak perlu diredenominasi adalah dinar emas. Sekali Dinar digunakan, nilai/daya belinya stabil – 1 Dinar satu kambing tetap sampai akhir zaman, maka tidak akan lagi pernah diperlukan Redenominasi atau bahkan Sanering.

       Disinilah sebenarnya keunggulan dan kebenaran Islam itu dapat terbukti dengan jelas. Kita tidak perlu kehilangan orientasi dalam hal apapun dan kapanpun – karena tuntunannya, arahannya, nilai-nilainya berlaku baku sepanjang zaman. Seperti sholat yang kita tidak perlu lagi bertanya menghadap kemana, tinggal kita tahu dimana kita berada dan dimana Ka’bah berada – maka seluruh umat sepakat ke situlah kita menghadap.

Demikian pula dalam hal nilai, kita bisa dengan mudah dan jelas dengan timbangan yang tidak pernah berubah untuk menimbang siapa yang kaya dan siapa yang miskin dengan nishab zakat yang 20 Dinar. Yang kaya wajib membayar zakat, yang miskin berhak menerima zakat – betapa kacaunya hak dan kewajiban ini seandainya nilai nishab tersebut perlu Sanering ataupun Redenominasi dari waktu ke waktu.

               

Penutup

Tampak jelas bahwa kebijakan redenominasi rupiah tidak akan menyelesaikan ekonomi di Indonesia, melainkan justru akan menambah biaya pembangunan dan semakin bercokolnya sistem ekonomi kapitalisme. Redenominasi yang seolah-olah merupakan solusi yang ditawarkan pemerintah saat ini sangat jauh dari akar permasalahan perekonomian. Yang menjadi akar permasalahan adalah dengan perubahan sistem mata uang dan sistem ekonomi Indonesia, ke arah yang lebih baik.

Selaku muslim, kita wajib menggunakan sistem ekonomi Islam, sistem yang dibuat oleh pencipta manusia dan alam semesta. Pencipta yang tidak memiliki kepentingan sedikit pun terhadap perekonomian di dunia, Dialah Allah swt. Allah mewajibkan kepada kepala negara (khalifah) untuk menerapkan sistem ekonomi syari’ah berbasis sektor riil yang akan membawa kesejahteraan manusia, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Allah mengharamkan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi lainnya selain dari sistem Islam.

Ketidakstabilan mata uang maupun ketidakstabilan ekonomi akan selalu terjadi jika kaum muslimin tidak terikat dalam satu negara Khilafah Islam yang menerapkan seluruh aturan Islam termasuk perekonomian dan mata uangnya. Khilafah Islam inilah yang merupakan negara yang menyatukan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Oleh karena itu sudah selayaknya jika yang diterapkan hanyalah aturan Islam semata. Marilah bersegera memperjuangkannya! Wallahu ’alam. ^_^ 18092010.

*makalah untuk forum diskusi terbatas september 2010

Di muat di  Harian Republika :

Rabu, 30 Oktober 2002
Julukan

Oleh : Hera Anggarawaty

Di awal penyebaran Islam, perjalanan dakwah Rasulullah saw menghadapi berbagai kendala. Pernah Rasulullah disiram kotoran binatang ketika tengah berdakwah kepada sekelompok orang di dekat Kakbah. Sementara itu, sumpah serapah yang didapati oleh Rasulullah sudah bukan hal yang aneh lagi. Tidak hanya kepada Rasulullah, hal yang sama dialami para pengikutnya. Tidak sekadar kata-kata, mereka menerima penganiayaan secara fisik.

Suatu ketika para pemimpin kaum kafir Quraisy berkumpul untuk mendiskusikan  julukan apa yang layak disandangkan kepada Rasulullah, agar orang-orang Madinah yang akan pergi berhaji ke Mekkah tidak terpengaruh oleh dakwah, masuk Islam. Ada yang mengusulkan agar Nabi Muhammad dijuluki sebagai dukun, namun tidak disepakati karena penampilan Nabi Muhammad tidak tampak sebagai seorang dukun. Yang lainnya mengusulkan agar Nabi Muhammad disebut orang gila saja karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dianggap sebagai pemikiran yang ''gila'' bagi mereka karena telah mengacaukan tatanan
kehidupan mereka yang jahiliah. Julukan inipun tidak disepakati karena Muhammad tidak tampak seperti orang gila.

Mereka terus berpikir keras agar dapat memberi julukan yang tepat untuk Nabi Muhammad dalam rangka menghambat dakwah yang dilakukan beliau. Kemudian muncul usulan agar Nabi Muhammad digelari sebagai tukang sihir. Kembali, mereka kurang sepakat karena Nabi Muhammad tidak tampak sebagai tukang sihir. Saking bingungnya, walaupun dirasa masih belum tepat, mereka memutuskan untuk menjuluki Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Setelah sepakat, mereka kemudian mengampanyekan itu ke seluruh kabilah-kabilah yang datang ke Mekkah bahwa Muhammad adalah seorang tukang sihir yang harus dijauhi karena kata-kata yang diucapkannya akan menyihir mereka.

Dengan julukan itu kafir Quraisy berharap agar dakwah Rasulullah terhambat dan bahkan mati sama sekali. Akan tetapi, atas kehendak dan janji dari Allah SWT dakwah Islam bukannya mati, tetapi bersinar dengan lebih benderang. Pada masa berikutnya malah mampu menyinari hampir setengah dunia dan memunculkan
peradaban yang tinggi, sehingga muncul sebagai adidaya yang disegani.

Kini julukan negatif pun menimpa umat Islam. Sebut saja ekstremis, fundamentalis, bahkan teroris. Bukan tidak mungkin ini dimaksudkan untuk menghalangi dakwah Islam. Menghadapi ini kita tidak boleh gentar. ''Mareka berkehendak memadamkan cahaya [agama] Allah dengan mulut [ucapan-ucapan] mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. (QS At-Taubah: 32). Wallahu'alam.

Melacak Ideologi "Setan"

Dalam sebuah pidatonya,  PM Inggris, Tony Blair menyatakan ciri-ciri "idelologi setan". Cirinya, mereka menuntut penghapusan Israel, menghindari Barat dan menerapkan hukum syara'. Dia menuding Islam 

Peringatan:  Tragedi 11 September

Di muat di http://www.hidayatullah.com/Selasa, 13 September 2003

Oleh : Hera Anggarawaty *)

11 September 2001 yang lalu, dunia terhenyak dengan runtuhnya menara kembar WTC dan rusaknya gedung Pentagon, yang diduga akibat ulah teroris. Walaupun belum ada pihak yang menyatakan bertanggungjawab atas peristiwa ini, AS langsung menunjuk Al Qaidah sebagai pelaku.

Padahal sampai saat ini, tidak ada satupun pengadilan di AS yang mampu menunjukkan bukti, bahwa al Qaidahlah pelakunya. Terlebih lagi, sesaat setelah kejadian 11/9 tersebut, George W. Bush menyatakan bahwa perang melawan teroris (war on terrorism) sama dengan perang salib (Crusade).

Pernyataan ini mempertegas tuduhan seolah yang dimaksud teroris adalah Islam dan kaum muslimin, karena istilah perang salib (Crusade) dalam sejarah dunia adalah perang Kristen terhadap Islam yang pernah terjadi pada masa lampau.

Sekretaris Menhan AS Paul Wolfowitz, mengerucutkan pernyataan Bush dengan menyatakan bahwa perang melawan teroris (war on terrorism) pada hakikatnya adalah war on idea,  yaitu perang terhadap Islam ideologis yang secara nyata bertentangan dengan ideologi kapitalisme-sekular yang menjadi landasan negara AS dan sekutunya.

Tidak hanya sampai di situ, sepekan setelah terjadi ledakan di London (16/7), PM Inggris Tony Blair, mengajak dunia untuk memerangi ekstremisme Islam yang dihasilkan oleh sebuah ideologi yang disebutnya sebagai 'ideologi setan'.

Pernyataan Blair benar-benar mempertajam makna ‘perang melawan terorisme' (war on terrorism) ala Amerika--dalam arti war on idea-- menjadi 'perang melawan ideologi setan' (war on evil ideology). Wakil Menhan AS urusan intelijen, Letjen William Boykin, juga pernah mengatakan, “Perang melawan teroris Islam sama dengan perang melawan setan.” 4 (VOA, 22/10/2003).

Ideologi Setan
Peristiwa 11/9 telah melegitimasi AS dan sekutunya untuk melakukan perang melawan teroris, dan membidik Islam yang dalam perspektif Barat diopinikan sebagai Islam garis keras.

Tetapi opini ini tidak mampu membendung gerakan perjuangan Islam ideologis yang memang anti kekerasan, sehingga AS dan sekutunya mulai frustrasi.

Maka propaganda Barat yang dimotori oleh AS, telah difokuskan ke arah perang terhadap ideologi, yaitu ideologi Islam. Mereka menyebutnya sebagai ideologi setan, yang propagandanya melambung setelah dilegitimasi dengan peristiwa bom London, (7/7) kemarin.

Tony Blair dalam pidatonya pada Konferensi Kebijakan Nasional Partai Buruh Inggris, menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan 'ideologi setan' itu.

Dia menyatakan,”Mereka menuntut penghapusan Israel; penarikan semua penduduk Barat dari negeri-negeri Islam; tidak mengindahkan keinginan masyarakat dan pemerintah; penegakkan secara efektif negara taliban dan hukum syara di dunia Arab; merupakan sebuah jalur untuk satu khalifah bagi seluruh negeri muslim.”

Siapapun yang memiliki pemikiran tersebut digolongkannya sebagai ekstremis yang harus diperangi.

Lebih lanjut Blair pun menyebutkan bahwa para teroris itu membunuh tanpa batas, dan akan terus melakukan pembunuhan. Melawan teroris, diartikannya sebagai kemenangan nilai-nilai kebebasan, toleransi, dan penghargaan terhadap pihak lain, dalam perspektif ideologi kapitalisme yang dijajakan Barat.

Di CNN, Blair juga mengatakan bahwa memenangkan perang melawan teroris akan menjelaskan bahwa penindasan terhadap wanita dan penghinaan terhadap demokrasi adalah salah. (ttp://edition.cnn.com/2005/WORLD/europe/07/16/blair.bombings/)

Ini berarti, ideologi setan yang dimaksud Blair yang disepakati oleh negara-negara Barat adalah ideologi yang menebar teror/ancaman terhadap manusia dan mendorong untuk melakukan pembunuhan; menggunakan kekerasan dengan motif ideologi, dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan; termasuk di dalamnya penindasan terhadap wanita, dan menentang kebebasan (demokrasi dan derivatnya).  

Kapitalisme
Jika menilik kriteria ideologi setan yang dituduhkan Barat, sesungguhnya Barat tengah mengarahkan telunjuknya ke arah hidung mereka sendiri.

Sebab, Barat yang dikomandoi AS merupakan pengemban Ideologi Kapitalisme-Sekular, yang politik luar negerinya tidak lepas dari watak imperialisnya. Baik itu imperialisme gaya lama yang cenderung menggunakan kekuatan militernya, ataupun imperialisme gaya baru yang kemasannya cenderung lebih halus.

Seperti privatisasi, investasi, dan pasar bebas untuk penjajahan ekonomi, atau globalisasi, liberalisme, pluralisme agama, dan sekularisme untuk penjajahan kebudayaan atau peradaban, dan lain-lain. Namun, jika dengan neo-imperialismenya dianggap kurang ekonomis untuk mencapai tujuannya, maka AS dan sekutunya tidak segan-segan untuk menggunakan cara lamanya, yaitu penyerangan dengan kekuatan militer.

Peristiwa 11/9 yang sampai saat ini masih belum diketahui pelakunya, telah dijadikan alasan Barat (AS dan sekutunya) untuk menyerang Afganistan dengan kekuatan militer secara membabi buta.

Tuduhan adanya senjata pemusnah masal di Iraq yang ternyata tidak terbukti kebenarannya telah dijadikan alasan pula oleh Barat untuk menyerang Iraq dengan brutal yang telah menelan ratusan ribu korban jiwa.

Seorang pilot AS, Russ Wittenberg menyatakan, serangan terorisme 11 September 2001 merupakan ulah pemerintah Amerika sendiri.

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita IRNA yang menukil dari situs Arctic Beacon, Wittenberg, pilot Boeing yang berkarir selama 35 tahun di perusahaan penerbangan Pan American mengatakan, para pelaku aksi teror terhadap John F. Kennedy dan bandar Pearl Harbour, adalah pihak yang sama yang merencanakan serangan 11 September. (sumber Hidayatullah.com)

Hal lain yang menjadi bukti kerusakan ideologi Kapitalisme yang menjadi landasan negara-negara Barat, salah satu contohnya adalah rusaknya ide kebebasan yang menjadi ciri khas Kapitalisme.

Ide kebebasan telah melahirkan gaya hidup yang permisif yang merendahkan martabat manusia. Seperti kebebasan berekspresi atau kebebasan bertingkah laku, telah menjadikan manusia bebas melakukan apa saja termasuk didalamnya melakukan seks bebas, tampil bugil, homoseksual dan lesbianisme serta perilaku binatangisme lainnya. Tentunya hal ini sangat tidak sesuai dengan fitrah manusia.Mengenai kebebasan berpendapat, AS dan sekutunya cenderung menggunakan standar ganda, sebagaimana halnya menggunakan standar ganda dalam penyebutan terorisme.

Pemberangusan FIS di Aljazair oleh militer Aljazair yang didukung Barat, karena FIS dianggap tidak sejalan dengan kepentingan AS, adalah salah satu contohnya.

Dan pada saat yang sama Barat membiarkan serta menumbuhsuburkan Islam moderat, Islam liberal, feminisme dan sebagainya.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, justeru kapitalismelah yang telah membelenggu kebebasan, menebar teror/ancaman terhadap manusia, mendorong untuk melakukan pembunuhan, menggunakan kekerasan dengan motif ideologi, dan mengancam kemanusiaan.

Dari sini semakin jelaslah bahwa ideologi kapitalisme; yang pada saat ini tengah eksis dan berupaya menancapkan hegemoninya di seluruh dunia, atas nama Pax America; itulah yang merupakan ideologi setan yang sesungguhnya.

Islam dan DaulahIslam merupakan dien yang sempurna. Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual, tetapi mengatur segala aspek kehidupan. Karena Islam adalah sebuah mabda.

Yang dimaksud dengan mabda’ (ideologi), dalam hal ini, bukan semata-mata berupa pemikiran teoritis, melainkan pemikiran yang dapat dijelmakan secara operasional dalam realitas kehidupan.

Sebagai mabda’ (ideologi), Islam hanya layak disejajarkan—meskipun jelas tidak bisa disamakan—dengan dua ideologi lain yang ada di dunia, yakni: kapitalisme-sekular dan sosialisme-komunis.

Bedanya, Islam satu-satunya mabda’ (ideologi) yang sahih, karena bersumber dari Allah sang Pencipta, sedangkan dua ideologi lainnya adalah sesat karena semata-mata lahir dari akal manusia yang serba lemah.Jika Islam ideologis diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, maka akan mewujudkan rahmat dan kebahagiaan bagi siapapun, baik muslim maupun non muslim, seperti saat Rasulullah menegakkan Islam di Madinah.

Inilah hakikat Islam sebagai penebar rahmat atau Islam rahmatan lil ‘alamin, yang merupakan hikmah yang dapat kita lihat dan akan kita peroleh ketika Islam diwujudkan, berupa penerapan Islam di seluruh aspek kehidupan. (QS. Ibrahim:1, QS. Al Anbiya: 107, QS. Al Ahzab: 43,46, QS. Jaatsiyah: 20).

Keunggulan dan keagungan syariat Islam dalam menata kehidupan dan menyelesaikan berbagai problem kehidupan telah terbukti hampir 13 abad lamanya, dalam rentang waktu tahun 622 saat Rasulullah membentuk masyarakat Islam di Madinah sampai tahun 1924, saat berakhirnya kekhilafahan Utsmaniah di Turki di tangan seorang Yahudi Dumamah agen Inggris, Kemal Ataturk.

Sungguh Islam telah memperlakukan manusia secara adil, baik muslim ataupun non muslim. Dari sisi aturan muamalah, semua orang yang berstatus warga negara akan dipenuhi haknya oleh negara secara adil, baik muslim atau non muslim. Sedangkan dalam hak keyakinan agama, mereka tidak diganggu (QS al Baqarah:256).

Syariat Islam juga telah menjamin kemuliaan wanita dan menempatkannya setara dengan pria di hadapan hukum, sesuai dengan ketaqwaannya dihadapan Allah swt. Baik pria dan wanita sama-sama sebagai mukallaf. Mereka wajib mengimani risalahNya, dan menjalankan syariatNya. Siapapun di antara mereka yang tunduk pada syariat, Allah telah menyediakan baginya surga. Sebaliknya jika membangkang maka azab neraka telah siap menampungnya (QS.Al Ahzab: 35).Untuk menyebarkan dakwah Islam dan membebaskan mereka dari kesesatan dan kekufuran menuju cahaya Islam, kaum muslimin melakukan futuhat tanpa kekerasan. Apabila upaya itu dihalang-halangi secara fisik oleh penguasa kufur, maka berlakulah jihad fii sabilillah untuk menghancurkan penghalang fisik tersebut (QS.Al Baqarah:190).

Futuhat dalam Islam bukan untuk memusnahkan etnis, ataupun mengeruk kekayaan wilayah setempat. Hal ini berbeda dengan imperialisme Barat yang cenderung mengeksploitasi kekayaan wilayah jajahan yang melahirkan kemiskinan.

Ketika berjihad, sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi saw. kaum Muslimin dilarang menghancurkan gudang makanan, membakar kebun dan pepohonan, serta membunuh wanita dan anak-anak atau warga sipil yang tidak terlibat dalam perang. Hal ini sangat berbeda dengan ideologi kapitalis yang cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Sebagai contoh pada saat Amerika dan sekutunya membombardir Iraq dan Afganistan, mereka tidak segan-segan membantai warga sipil, membom perumahan penduduk, bahkan rumah sakit sekalipun.

Bagaimanapun, Barat dengan kekuatan negaranya yang dibangun atas dasar ideologi kapitalisme yang mengglobal, harus dihadapi dengan kekuatan negara yang dibangun di atas ideologi yang juga mengglobal. Dan negara tersebut yang tepat adalah 'Daulah Khilafah Islam'. Wallahu a'lam.
*) Penulis bekerja di Dep. Biologi FMIPA-ITB. Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia